PONTIANAK.Perda Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah telah direvisi. Beberapa ketentuan pasal mengalami perubahan. Salah satunya, permohonan pengembalian pembayaran jika terjadi perpindahan antar daerah.

 

“Sebagai contoh, wajib pajak yang telah melakukan pembayaran PKB terhitung  januari 2012 sampai  januari 2013 di Provinsi DKI Jakarta dan melakukan mutasi kendaraan ke Provinsi Kalbar pada Maret 2012, maka PKB yang telah dibayar di Provinsi DKI Jakarta untuk April sampai Desember 2012 dapat diajukan pengembalian sisa pajak yang telah dibayarkan, “ kata Antonius situmorang. Ketua Pansus II tentang perubahan Perda tentang Pajak Daerah kepada equator, Rabu (7/3).

Hal itu, kata Antonius, ada pada ketentuan Pasal 80 Ayat (1a) yang diperjelas pada penjelasan Pasal 80 ayat (1a) dengan redaksional  ‘wajib PKB dapat mengajukan permohonan pengembalian pembayaran jika perpindahan antar daerah’.

Beberapa perubahan dalam Perda itu, kata Antonius, dalam ketentuan Pasal 78 ayat (1a) semula berbunyi Gebernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB dan BBNKB pada hari dan bulan yang akan ditetapkan . Setelah pembahasan mengalami perubahan yakni hari dan bulan yang ditetapkan diganti menjadi saat  tertentu.

Dia menjelaskan, yang dimaksud dengan ‘saat tertentu’ adalah bulan sadar pajak, atau bertepatan dengan hari-hari besar nasional dan daerah. Kemudian dalam Bab tentang Pengawasan dan Pengendalian pada pasal 86A semula hanya berisi satu ayat, setelah pembahasan bertambah menjadi dua ayat  yang berbunyi tata cara pengawasan dan pengendalian penggunaan bahan bakar diatur lebih lanjut dengan peraturan gubernur.

Selanjutnya, kata Anton, pada ketentuan pasal 7 ayat (1) yang semula berbunyi tarif PKB pribadi / badan ditetapkan sebesar  1,5 persen untuk kepemilikan kendaraan pertama. Pada pembahasan disepakati untuk menambahkan kata bermotor setelah katakendaraandan menghilangkan kata pertama. Jadi berubah menjadi tarif PKB pribadi / badan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) untuk kepemilikan kendaraan bermotor. “Tarif PKB pribadi dihitung secara progresif,” ujarnya.

Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama, kata Anton ditetapkan sebesar 1,5 persen, kepemilikan kendaraan bermotor kedua sebesar 2 persen, kepemilikan kendaraan bermotor ketiga sebesar 2,5 persen, kepemilikan  kendaraan bermotor keempat sebesar  3 persen ,dan untuk kepemilikan kendaraan bermotor kelima dan seterusnya sebesar  3,5 persen.

Tarif PKB umum lembaga sosial keagamaan, pemerintah pusat / pemerintah daerah, TNI, POLRI, sambung dia untuk kendaraan bermotor umum ditetapkan sebesar 1 persen, atau kendaraan bermotor sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, ambulans, pemadam  kebakaran, pemerintah / TNI / POLRI, pemerintah daerah sebesar 0,5 persen.

“Untuk tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar sebesar 0,2 persen,dan tarif pajak kendaraan di air sebesar 1,5 persen,”ungkap Anton.

Selain itu, ia mengatakan, pada ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf a dan c juga berubah. Semula berbunyi, pengambilan dan / atau pemanfatan air permukaan oleh BUMN dan BUMD yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air, dan pada huruf c berbunyi pengambilan dan / atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan kegiatan sosial.

“Setelah pembahasan, ayat (2) huruf a dan c dari Pasal 49 ini berubah sehingga redaksionalnya menjadi, pengambilan dan  / atau pemanfaatan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat, dan pada huruf C berbunyi pengambilan dan /atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan transfortasi dan perikanan rakyat yang tidak dikomersilkan,” tuntas Anton.        

 
E-mail