PONTIANAK Penyerahan kewenangan pungutan pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perkotaan dan pedesaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat ke daerah Kabupaten/Kota diharapkan dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah yang bersangkutan dalam rangka penyelenggaraan roda pemerintah dan pembangunan.

 

Namun sampai saat ini pemerintah kabupaten/kota di Kalbar dihadapkan berbagai permasalahan untuk melaksanakan penyerahan tersebut terutama PBB perkotaan dan pedesaan baru Kota Pontianak yang sudah melaksanakan. Sedangkan kabupaten lain belum melaksanakan terkecuali BPHTB sudah seluruhnya melaksanakan.

Demikian diungkapkan Sekda Kalbar selaku Ketua Tim Intensifikasi PBB Provinsi Kalbar yang diwakili M Ridwan SH, MH Staf Khusus Bidang Ekonomi pada pembukaan Rakor PBB dan BPHTB se Kalbar, Senin (10/9) kemarin.

“Dalam rangka itu Rakor ini sangat penting untuk membahas dan menginventarisir berbagai permasalah dan hambatan yang aktual sesuai kondisi obyektif  di lapangan untuk dirumuskan bersama sebagai bahan dalam forum rapat Regional PBB se Kalimantan Barat, Oktober 2012 yang kebetulan Kota Pontianak sebagai tuan rumah,” ungkap M. Ridwan.

Menurut Sekda, penetapan kebijakan pelimpahan kewenangan pajak pusat menjadi pajak daerah diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk secara terus menerus melakukan reformasi kebijakan dan continuous improvement khususnya pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiscal.

Penyerahan kewenangan yang semula merupakan pajak pusat diserahkan kepada Kabupaten/Kota dalah rangka hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang sejalan pembagian urursan pemerintah daerah.

Dalam kaitan tersebut tambah M Ridwan dibutuhkan strategi agar secepatnya kewenangan yang diberikan dapat direalisasikan bagi peningkatan penerimaan daerah Kabupaten/Kota.

Rakor yang berlangsung selama sehari tersebut menurut Kadispenda Kalbar, Taruli Manurung SE,MM. Selaku Ketua penyelengara dihadiri 60 peserta dari Kabupaten dan Kota se Kalbar. Agenda yang dievaluasi penerimaan PBB dan BPHTB.(adg/Ap-post)

 
E-mail